OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Deskripsi

OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DALAM PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH

Author:
Dr. Saherimiko, M.Si
Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, S.Pd., M.I.P

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman : viii + 105 halaman

Praktek ketatanegaraan di Indonesia yang cenderung
Sentralistik dan Otoritarian pada masa rezim Orde Baru kerap
memposisikan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Lembaga
Negara lainnya berada di bawah kendali kekuasaan yang
terpusat. Praktek ketatanegaraan semacam inipada dasarnya
bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 (sebelum di
amandemen) yang menyebutkan bahwa kedudukan DPR
(Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada Presiden. Tetapi
faktanya yang terjadi justru sebaliknya, selama lebih dari 30 tahun
praktek penyelenggaraan Pemerintahan Orde Baru. DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) hanya menjadi lembaga tukang stempel
(Rubber Stamps) (Tangkilisan, 2005 : 29), dengan demikan DPR
(Dewan Perwakilan Rakyat) tidak menjalankan fungsi kontrolnya
dalam rangka Check and Balances terhadap pemerintah.
Adanya gerakan reformasis pada tahun 1998 telah merubah
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ke
sistem desentralisasi. Adanya perubahan sistem ini merupakan
sebuah babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perumbahan sistem pemerintahan berdampak pada perubahan
dalam setiap dimensi kehidupan bangsa baik secara ekonomi,
politik hukum dan sosial budaya. Perubahan terhadap berbagai
dimensi kehidupan bangsa ini tidak terlepas dari suatu
perubahan yang sangat mendasar yaitu di amandemennya.
(Undang-undang Dasar 1945). Perubahan terhadap konstitusi
juga berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di
Indonesia dimana kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di
posisikan kembali pada meknisme pembagian kekuasaan yang
saling mengontrol dalam menjalankan kewenangannya masingmasing sebagai Lembaga Negara tapi juga dalam menjalankan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan.