Deskripsi
TATA KELOLA LEMBAGA DESA DALAM
PELAKSANAAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
DI DESA WANAGIRI BULELENG
Author:
Prof. Dr. I Made Suwitra, SH., MH
Dr. lr. I Gede Pasek Mangku, MP
Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si
Dr. Desak Ketut Tristiana Sukmadewi, S.Si. M.Si
Dr. lr. Luh Suriati, M.Si
Dr. I Gusti Agus Maha Putra Sanjaya, S.Pt., MM
Ir. Ni Ketut Mardewi, M.Si
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm
Jumlah Halaman : viii + 69 halaman
Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang
di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan semakin tingginya
kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek
penyelenggaraan Negara. Perkembangan ini ditandai dengan
dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good
governance atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa.1
Pemerintah Indonesia untuk menyelenggaran good governance dalam membangun Indonesia dimulai dari desa adalah
salah satu fokus pemerintah saat ini, hal ini dengan adanya
undang-undang desa yang memberikan keleluasaan pemerintah desa mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini
tercetus badan yang disebut BUMDes atau Badan Usaha Milik
Desa. Salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan
kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa melalui BUMDes
dengan mereferensi tata Kelola yaitu good governance





Ulasan
Belum ada ulasan.